Hidup Kedua Marsinah

Disasosiasi moral setelah dipahlawankan

Dalam sejarah kepahlawanan Indonesia, nama-nama besar selalu lahir dari cerita yang selesai. Mereka dikenang karena telah memenangi perang, menandatangani perjanjian, atau mengakhiri pemberontakan.

Tapi Marsinah tidak pernah menyelesaikan apapun. Ia tidak memimpin barisan, tidak menulis manifesto, tidak memerintah siapa pun. Ia hanya bekerja, lalu menolak ketika kerja dijadikan alat penghinaan. Dalam penolakannya itulah ia menjadi sesuatu yang lain: bukan pahlawan, bukan korban, melainkan tubuh yang mengganggu sistem yang ingin menertibkannya.

Ia bukan tokoh yang hendak mengubah sejarah, tapi keberadaannya membuat sejarah kehilangan keseimbangannya. Di tubuh Marsinah, yang sederhana dan nyaris tanpa nama, kontradiksi antara kerja dan kekuasaan menemukan bentuk paling kasat mata: tenaga yang dieksploitasi sekaligus menolak logika yang mengeksploitasinya. Tubuhnya menjadi titik tempat hukum produksi dan kekuasaan bertabrakan, tempat negara mempertahankan keteraturan dengan cara memusnahkan sumber kehidupan yang menopangnya.

Antihero bukanlah sosok yang menentang kebaikan, tapi yang menyingkap kepalsuan moral di balik kebaikan itu. Dalam negeri yang menulis sejarahnya dengan bahasa kepatuhan, antihero adalah mereka yang menolak menjadi patuh. Marsinah menjadi antihero bukan karena ia melawan hukum, tetapi karena ia menolak cara hukum membatasi manusia. Ia adalah buruh yang menolak tunduk pada rasa takut, dan dengan itu, ia memperlihatkan kegagapan negara menghadapi keberanian yang tidak dirancang di dalam sistemnya.

Ia memperlihatkan bahwa keberanian tidak selalu lahir dari gagasan besar, tapi dari keengganan untuk tunduk dalam kehidupan yang paling biasa. Di situ tampak bagaimana kerja dan kekuasaan berhadapan: yang satu mencipta dunia, yang lain menindihnya agar tetap berjalan.

Yang disebut antihero jarang dibiarkan bertahan. Marsinah dihilangkan dari dunia hidup oleh aparatus negara. Tubuhnya disisihkan dari ruang kerja, dari pabrik, dari jalan pulang. Bertahun-tahun kemudian namanya dikembalikan ke ruang resmi dalam rupa gelar.

Pembunuhan lebih dulu, penataan makna menyusul. Kekuasaan bekerja dalam dua tahap. Napas diputus, lalu arti diatur. Tubuh dikeluarkan dari kehidupan sehari-hari, kemudian dimasukkan ke kurikulum dan upacara. Jejak darah dibersihkan dengan tinta keputusan. Yang dulu mengganggu barisan kini dijadikan baris dalam daftar.

Marsinah telah diresmikan sebagai pahlawan nasional. Ia dimasukkan ke dalam daftar panjang nama-nama yang disusun negara untuk mengingat “jasa”, bukan untuk mengingat rasa takut. Namun pengangkatan ini justru memperlihatkan bagaimana negara bekerja dengan cara paling halus: bukan menolak tragedi, melainkan menjinakkan maknanya.

Marsinah bukan lagi tubuh yang menuntut. Ia kini diatur ulang menjadi tubuh yang patuh: tubuh yang telah diberi tempat di museum, tubuh yang sudah selesai bicara. Ia diangkat bukan karena perjuangannya mengancam, tetapi karena ancamannya sudah tidak berbahaya. Ia diresmikan justru ketika perlawanan yang mewakilinya sudah berhasil diredam.

Negara tidak sedang menghormati Marsinah, ia sedang menyerapnya. Diserap ke dalam sistem naratif yang memastikan bahwa tidak ada peristiwa yang betul-betul menjadi gangguan; semua tragedi bisa diolah menjadi batu bata yang meneguhkan kekuasaan. Ia dijadikan pahlawan agar kematiannya tidak lagi menggugat, melainkan menguatkan — bukti bahwa negara juga tahu berduka, bahwa negara pun bisa tampak manusiawi.

Di sinilah fungsi gelar pahlawan dari sudut pandang etika kekuasaan: Ia bekerja seperti mekanisme akuntansi moral. Tragedi dimasukkan ke dalam neraca nasional, dan begitu angka seimbang, rasa bersalah bisa ditutup buku. Keadilan digantikan dengan administrasi empati. Sistem ini bekerja seperti audit kebijakan: menutup celah, menyesuaikan narasi, mengubah tragedi menjadi angka yang bisa diajukan dalam laporan.

Kini, nama Marsinah dan Soeharto diucapkan dalam upacara yang sama. “Tubuh yang membunuh dan tubuh yang dibunuh” diselubungi dengan bendera yang sama. Itu bukan penghormatan; itu adalah penyatuan dua data yang pernah saling membatalkan.

Kritik terhadap penetapan Marsinah sebagai pahlawan tidak lahir dari keinginan untuk menolak penghormatan. Persoalannya bukan apakah Marsinah pantas diberi gelar atau tidak. Persoalannya: untuk kepentingan apa gelar itu diberikan, dan bagaimana ia mengubah makna kematian itu sendiri.

Bagi banyak orang, pengakuan negara bisa memberi kedamaian. Hal itu sangat amat bisa dipahami. Namun, bagi sejarah, yang penting bukan gelarnya, tapi keberanian untuk mengingat mengapa seseorang seperti Marsinah harus mati? Dan, oleh siapa, serta sistem macam apa, yang membuatnya bisa dibunuh dengan brutal.

Setelah rasa bersalah ditutup buku, yang tersisa adalah pekerjaan sunyi: menulis ulang makna. Marsinah kini hadir bukan sebagai peringatan, tapi sebagai nilai. Tubuhnya diubah menjadi paket ajaran moral: ketulusan, disiplin, kesetiaan pada tanggung jawab. Sejarah resmi mengganti bahasa luka dengan bahasa produktivitas. Perjuangan yang dulu menolak sistem, kini disusun agar sejalan dengan sistem. Ia dijadikan simbol kerja keras yang sabar, bukan simbol kerja yang melawan.

Dari sini kita bisa melihat cara kerja baru kekuasaan: ia tidak menolak tubuh yang pernah melawannya, ia hanya menggantikan fungsinya. Marsinah digantikan oleh versi yang lebih aman dari dirinya sendiri; versi yang bisa dipajang di dinding kantor, dicetak di buku pelajaran, disebut di upacara sekolah tanpa menimbulkan ketegangan. Tubuh yang dulu menggetarkan sekarang diawetkan menjadi poster nilai kebangsaan.

Sementara itu, di arsip yang sama, Soeharto berdiri di sisi lain halaman. Ia tidak perlu dibela; cukup diimbangi. Dalam daftar pahlawan itu, mereka berdua membentuk simetri yang menenangkan: satu melambangkan ketertiban, satu melambangkan pengorbanan. Satu mengatur ketakutan, satu menata kesedihan. Dalam sistem yang rapi, tidak ada lagi musuh atau korban. Dengan begitu, tidak ada lagi oposisi, apalagi kontradiksi, yang ada hanya integrasi: semua peristiwa, bahkan tragedi pun, bisa diformat ulang menjadi kisah yang koheren.

Begitu Marsinah dan Soeharto dipertemukan dalam format yang sama, sejarah kehilangan gravitasinya. Ia menjadi tabel, bukan bobot historis; keseimbangan, bukan pertarungan. Inilah keberhasilan tertinggi dari banyak negara modern: bukan menutupi kekerasan, tapi mengelolanya sampai menjadi masuk akal.

Dan di tengah laporan yang rapi lagi sempurna itu, Marsinah akhirnya dipeluk oleh sistem yang dulu mengabaikannya sebagai tanda bahwa makna yang seharusnya sekarang telah dipulihkan. Antihero itu telah disucikan menjadi pahlawan. Perlawanan telah menjadi pelajaran moral.

Sejarah, sekali lagi, berhasil membuat tanah air menjadi mulia dan penuh dengan belas kasih.